Medan sudah lama menjadi pintu perdagangan internasional di Indonesia bagian barat. Dari industri ekspor komoditas hingga perusahaan rintisan yang menggunakan jasa digital luar negeri, hampir semua sektor kini bersentuhan dengan transaksi lintas negara. Namun, globalisasi ini membawa konsekuensi penting yaitu risiko pajak internasional Medan yang semakin kompleks dan sering kali luput dari perhatian para pelaku usaha.

Mengapa Risiko Pajak Internasional Perlu Diwaspadai?

Transaksi luar negeri memicu banyak implikasi perpajakan: mulai dari kewajiban pemotongan, PPN Impor, transfer pricing, pajak digital, hingga risiko double taxation. OECD menegaskan bahwa peningkatan arus perdagangan global membuat otoritas pajak di seluruh dunia lebih agresif dalam memantau basis pajak yang berpindah ke luar negeri.

Tantangan utama dalam perpajakan internasional saat ini lebih menitikberatkan pada kemampuan perusahaan untuk membuktikan bahwa transaksi dengan pihak luar negeri dilakukan secara wajar, bukan lagi sekadar soal tarif pajak. Hal ini kerap menjadi sumber sengketa pajak, terutama bagi perusahaan di kota-kota dengan aktivitas ekspor-impor yang tinggi seperti Medan, sehingga risiko terkait kepatuhan semakin relevan.

Jenis-Jenis Risiko Pajak Internasional bagi Perusahaan di Medan

1. Risiko Transfer Pricing dengan Pihak Afiliasi Luar Negeri

Banyak perusahaan di Medan bertransaksi dengan grup di Singapura, Malaysia, atau Tiongkok, sehingga wajib mengikuti prinsip arm’s length sesuai UU PPh, PER-22/PJ/2013, dan pedoman OECD. Jika harga dianggap tidak wajar, fiskus dapat melakukan penyesuaian dan mewajibkan perusahaan menyiapkan TP Doc. Risiko terbesar muncul ketika perusahaan tidak punya data pembanding atau analisis harga yang jelas. Isu ini sering muncul dalam pemeriksaan perusahaan perdagangan di wilayah Sumatera Utara, terutama terkait transaksi lintas negara dan dokumentasi transfer pricing.

2. Risiko PPh 26 untuk Pembayaran ke Pihak Asing

Pembayaran ke luar negeri seperti royalti, bunga, dividen, sewa, atau jasa teknis dikenai PPh 26 sesuai Pasal 26 UU PPh dan perjanjian pajak internasional. Banyak perusahaan keliru menerapkan tarif tax treaty karena tidak mengumpulkan Certificate of Residence (COR). Koreksi juga sering muncul jika jasa yang dibayar dianggap tidak punya substansi ekonomi yang cukup. Contoh umum di Medan adalah pembayaran jasa dari Singapura tanpa dokumentasi yang memadai sehingga tarif tax treaty ditolak.

3. Risiko Pajak Pertambahan Nilai (PPN Impor dan Jasa Luar Negeri)

Penggunaan barang impor atau jasa dari luar negeri menimbulkan kewajiban PPN Impor atau PPN PMSE berdasarkan UU PPN dan PMK 48/2020. Masalah sering terjadi ketika perusahaan tidak mencatat PPN impor di pembukuan atau salah menentukan nilai impor yang menjadi dasar pengenaan pajak. Perusahaan digital juga kerap lupa bahwa layanan asing tetap dikenai PPN. Hal ini banyak terjadi pada startup di Medan yang memakai software luar negeri tanpa menghitung kewajiban PPN-nya.

4. Risiko Double Taxation

Double taxation terjadi ketika transaksi yang sama dipajaki oleh Indonesia dan negara mitra, biasanya karena kesalahan memproses invoice atau tidak menerapkan ketentuan P3B dengan benar. Jika ini terjadi, perusahaan bisa kehilangan hak untuk mengklaim kredit pajak luar negeri. Akibatnya beban pajak menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Tanpa dokumentasi yang rapi, risiko sengketa dengan otoritas pajak domestik maupun luar negeri juga meningkat.

5. Risiko Data & Compliance

Sejak implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI), pemerintah Indonesia menerima data keuangan dari banyak yurisdiksi luar negeri.

Artinya, transaksi lintas negara semakin transparan. Kelalaian kecil pun bisa memicu pemeriksaan.

Agar aman, banyak perusahaan memilih bekerja sama dengan konsultan pajak internasional Medan yang menguasai aturan domestik, treaty, AEOI, dan transfer pricing secara teknis.

Baca Juga : Proses Penyelesaian Sengketa Pajak bagi Wajib Pajak di Medan

Bagaimana Perusahaan di Medan Mengelola Risiko Pajak Internasional?

Berikut strategi paling efektif menurut para praktisi pajak internasional di Indonesia:

1. Menyusun Transfer Pricing Documentation (TP Doc)

TP Doc penting untuk membuktikan bahwa transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan secara wajar. Master File menjelaskan struktur grup, Local File membahas analisis transaksi afiliasi di Indonesia, dan CbCR digunakan untuk perusahaan besar dengan omzet global tertentu. Dokumen yang rapi membantu perusahaan di Medan menghindari koreksi saat pemeriksaan dan menunjukkan kepatuhan pada prinsip kewajaran harga.

2. Memastikan Tarif Tax Treaty Tepat

Banyak perusahaan keliru menerapkan tarif PPh Pasal 26 karena tidak meninjau syarat tax treaty secara detail. Pemeriksaan biasanya menyoroti apakah penerima penghasilan luar negeri benar-benar beneficial owner dan apakah fungsi, risiko, aset sesuai dengan tarif yang dipakai. Dokumen Certificate of Residence (COR) juga harus lengkap agar tarif perjanjian bisa diterapkan secara sah.

3. Meninjau Struktur Transaksi Luar Negeri

Perusahaan perlu memastikan bahwa setiap transaksi lintas negara memiliki substansi ekonomi, bukan hanya sekadar transaksi atas kertas. Pemeriksa akan mempertanyakan transaksi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata seperti jasa yang tidak ada deliverable-nya atau pembayaran royalti tanpa dasar penggunaan. Struktur yang memiliki bukti aktivitas, kontrak, dan justifikasi bisnis akan lebih aman dari risiko koreksi.

4. Menerapkan Ketentuan PPN Impor

PPN impor harus dihitung berdasarkan nilai pabean yang mencakup harga barang, biaya pengangkutan, dan asuransi. Banyak sengketa muncul karena invoice tidak konsisten dengan data bea cukai atau pencatatan tidak sesuai dokumen PIB. Ketertiban dalam pembukuan nilai impor dan kesesuaian antara commercial invoice dan customs value sangat menentukan keamanan kredit pajak PPN perusahaan.

5. Menggunakan Pendampingan Profesional

Perusahaan berskala menengah dan besar di Sumatera Utara kini semakin sering menggunakan konsultan pajak internasional untuk menilai risiko dan melakukan tax planning. Pendampingan ini membantu perusahaan memahami regulasi yang terus berubah dan memperbaiki kelemahan sejak awal sebelum pemeriksaan. Hasilnya, risiko koreksi berkurang dan manajemen bisa mengambil keputusan lintas negara dengan lebih percaya diri.

FAQ‘s

Baca Juga : Kapan Bisnis di Medan Sebaiknya Ajukan Restitusi Pajak?

Kesimpulan

Perdagangan internasional membawa peluang besar bagi dunia usaha di Medan, tetapi juga risiko pajak yang tidak boleh diremehkan. Dari transfer pricing hingga PPh 26, dari PPN impor hingga double taxation semua membutuhkan pemahaman mendalam dan dokumentasi yang kuat. Mengelola risiko pajak internasional Medan bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi memastikan perusahan menjalankan praktik bisnis yang sehat dan berdaya saing global. Di tengah regulasi perpajakan yang semakin detail, banyak perusahaan akhirnya melihat bahwa bekerja sama dengan konsultan pajak internasional Medan adalah keputusan strategis yang membantu mereka tetap patuh, efisien, dan aman secara fiskal.

Transaksi lintas negara menyimpan risiko pajak yang tidak kecil jika tidak dikelola dengan benar. Pastikan perusahaan Anda di Medan memahami potensi koreksi, sanksi, dan kewajiban pajak internasional dengan melakukan review dan pendampingan pajak sejak dini bersama konsultan kami.

Jasa Konsultan Pajak di Medan dan sekitarnya :call/WA 08179800163