Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan grup di Medan mulai dari manufaktur di KIM, distributor besar, hingga perusahaan logistik menghadapi pengawasan pajak yang semakin ketat. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah transfer pricing, terutama terkait kewajiban menyiapkan Transfer Pricing Documentation (TP Doc).
Bagi DJP, dokumentasi transfer pricing bukan formalitas, melainkan alat utama untuk menilai kewajaran transaksi antar perusahaan dalam satu grup. Lalu, bagaimana perusahaan grup di Medan memastikan TP Doc yang disusun benar, lengkap, dan aman dari risiko pemeriksaan pajak?
Mengapa Transfer Pricing Menjadi Isu Besar untuk Perusahaan Grup?
Secara global, transfer pricing sudah lama menjadi fokus otoritas pajak. OECD melalui proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) menekankan bahwa transaksi antar pihak berelasi sering kali menjadi celah untuk pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah. Indonesia mengadopsi pedoman tersebut melalui beberapa regulasi kunci, antara lain:
- Kenapa UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) relevan (kewenangan DJP melakukan koreksi kewajaran).
- PMK 213/2016 tentang Dokumentasi Penentuan Harga Transfer, yang mensyaratkan Local File, Master File, dan CbCR untuk entitas tertentu.
- PER-22/PJ/2013 tentang pedoman arm’s length principle.
- OECD Transfer Pricing Guidelines sebagai referensi global.
Sejumlah ekonom fiskal menilai transfer pricing sebagai area sensitif karena berdampak langsung pada keadilan penerimaan pajak negara sekaligus memengaruhi strategi bisnis perusahaan multinasional. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten memperketat pengawasan atas transaksi afiliasi. Bagi perusahaan grup di Medan, isu ini semakin relevan mengingat tingginya transaksi barang, jasa logistik, pinjaman intra-group, management fee, hingga skema cost-sharing.
Baca Juga : Kapan Bisnis di Medan Sebaiknya Ajukan Restitusi Pajak?
TP Doc Perusahaan Grup Medan: Apa yang Wajib Disiapkan?
TP Doc bukan sekadar laporan deskriptif; ia adalah analisis komprehensif yang membuktikan bahwa harga transfer antar entitas masih wajar. PMK 213/2016 mengatur tiga dokumen utama:
1. Local File
Berisi detail transaksi domestik maupun luar negeri antara pihak berelasi:
- Analisis fungsi, aset, risiko (FAR analysis),
Menjelaskan siapa melakukan apa, aset apa yang dipakai, dan siapa yang menanggung risiko. Bagian ini menunjukkan kontribusi masing-masing pihak sehingga penentuan margin bisa dinilai masuk akal. - Analisis kewajaran harga atau margin,
Perusahaan menjelaskan alasan harga atau margin yang digunakan sudah sesuai kondisi pasar. Fokusnya pada logika bisnis yang mendasari perhitungan, bukan hanya angka.
- Perbandingan dengan perusahaan pembanding,
Hasil kinerja perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Benchmark inilah yang menjadi acuan apakah harga yang digunakan benar-benar wajar.
- Penjelasan model bisnis.
Memberikan gambaran bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan, alur operasional, biaya utama, hingga strategi komersial yang relevan. Bagian ini membantu DJP memahami konteks usaha sebelum menilai kewajaran transaksi.
2. Master File
Master File memberi gambaran global tentang grup usaha. Tujuannya agar otoritas pajak mengetahui kerangka besar bisnis sebelum menilai angka di level lokal.
Isinya antara lain:
- struktur perusahaan dalam grup,
- rantai nilai atau value chain,
- kebijakan transfer pricing grup secara menyeluruh,
- pembagian penggunaan teknologi, merek, atau aset tak berwujud lainnya.
Walau bersifat global, Master File tetap harus konsisten dengan Local File agar argumennya tidak saling bertentangan.
3. Country-by-Country Report (CbCR)
Banyak perusahaan memilih bekerja sama dengan konsultan tp doc Medan agar analisis kewajaran harga (Comparability Analysis dan TNMM) dapat dilakukan dengan database yang memadai.
Kapan Perusahaan Grup Harus Menyusun TP Doc?
Kewajiban TP Doc bukan untuk semua perusahaan, tetapi bagi mereka yang memenuhi ambang batas tertentu:
- Memiliki transaksi afiliasi dalam atau luar negeri, dan
- Memenuhi salah satu threshold dalam PMK 213/2016:
- transaksi barang/jasa ≥ Rp20 miliar,
- transaksi lainnya ≥ Rp5 miliar,
- afiliasi berada di negara pajak rendah,
- atau memiliki CbCR.
- transaksi barang/jasa ≥ Rp20 miliar,
Namun secara praktis, banyak perusahaan di Medan menyiapkan TP Doc meski tidak wajib, karena:
- menjadi bukti kuat saat pemeriksaan,
- mencegah koreksi pajak yang besar,
- meningkatkan tata kelola pajak perusahaan.
Dokumentasi transfer pricing yang disusun secara memadai dinilai berperan penting dalam mengelola risiko sengketa pajak dan mendukung efisiensi proses pemeriksaan.
Risiko Jika TP Doc Tidak Disiapkan
- Koreksi Transfer Pricing yang besar
DJP dapat mengubah margin atau harga transaksi jika dianggap tidak wajar. - Sanksi Administratif
TP Doc yang tidak lengkap atau tidak diberikan saat diminta dapat memicu sanksi Pasal 13 UU KUP. - Biaya Sengketa Tinggi
Proses keberatan dan banding transfer pricing bisa memakan biaya dan waktu bertahun-tahun. - Risiko reputasi
Grup usaha dapat dilabeli sebagai perusahaan berisiko tinggi oleh otoritas pajak. - Gangguan Arus Dokumen & Pemeriksaan Berulang
Ketiadaan dokumentasi yang rapi menghambat proses audit tahunan.
Mengapa Banyak Perusahaan Grup di Medan Menggunakan Konsultan TP Doc?
Beberapa alasan paling umum:
- Analisis FAR dan pembanding memerlukan database komersial internasional.
- Penyusunan TP Doc yang kredibel membutuhkan metodologi sesuai OECD.
- Konsultan membantu mengamankan posisi perusahaan sebelum pemeriksaan.
- Mengurangi risiko salah pilih metode penentuan kewajaran.
Tidak sedikit perusahaan memilih bantuan konsultan tp doc Medan karena mereka memahami karakteristik industri lokal, struktur grup, serta standar audit Kantor Pelayanan Pajak di Sumatera Utara.
FAQ’s
TP Doc adalah dokumentasi resmi yang menjelaskan bahwa transaksi antar pihak berelasi dilakukan secara wajar sesuai prinsip arm’s length.
Untuk melindungi perusahaan dari koreksi pajak, sanksi, dan sengketa transfer pricing.
Saat perusahaan memiliki transaksi afiliasi dan memenuhi threshold PMK 213/2016 atau ingin mengurangi risiko audit.
Perusahaan grup, baik lokal maupun multinasional, yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi domestik atau luar negeri.
Dalam pemeriksaan pajak, analisis risiko DJP, serta saat perusahaan melakukan pelaporan transfer pricing.
Dengan analisis FAR, memilih metode pembanding, penyusunan Local File dan Master File, serta menggunakan data eksternal yang reliabel.
Baca Juga : Kapan Bisnis di Medan Sebaiknya Ajukan Restitusi Pajak?
Kesimpulan
TP Doc bukan hanya kewajiban administratif, tetapi alat penting untuk menjaga kepatuhan dan stabilitas keuangan perusahaan grup di Medan. Dengan memahami aturan PMK 213/2016, mengikuti pedoman OECD, serta menyusun dokumentasi yang lengkap, perusahaan dapat menghindari sengketa fiskus dan membangun kepercayaan otoritas pajak. Pada praktiknya, banyak bisnis memilih bekerja sama dengan konsultan TP Doc Medan untuk memastikan analisis dan dokumentasi dilakukan dengan benar, detail, dan defensif.
Dokumentasi transfer pricing yang tepat bukan hanya soal kepatuhan, tetapi perlindungan bisnis dari risiko koreksi pajak. Konsultasikan penyusunan TP Doc perusahaan grup Anda di Medan bersama tim profesional kami agar sesuai ketentuan dan siap menghadapi pemeriksaan.
Jasa Konsultan Pajak di Medan dan sekitarnya :call/WA 08179800163
